Preprint / Version 1

Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kota Makassar

##article.authors##

  • Dede Rohman Program Studi Hubungan Internasional Universitas Fajar
  • Kardina Program Studi Hubungan Internasional Universitas Fajar

Keywords:

Foreign Relations, International Aggrements, The Government of Makassar, Regional Autonomy

Abstract

Act No. 37 of 1999 on Foreign Relations and the Law No. 24 of 2000 on International Agreements; provide an opportunity for local governments to work directly with institutions overseas profits. With regional autonomy, local governments are expected to be able to take advantage of the opportunities offered to develop the region, but the policy must be based on one door policy. Where, its application has brought a variety of effects due to the emergence of ambiguity in its implementation. On the one hand, the local government was given the discretion to determine which is related to the issues of cooperation and foreign relations. This study is directed to look at central and local government relations with assessing readiness, opportunities and challenges of the implementation of cooperation and foreign relations are conducted by the Government of Makassar in the framework of regional autonomy. The method used in this research is descriptive qualitative to provide a more detailed picture of the foreign relations of the Government of Makassar. Meanwhile, data collection techniques used in this research is the study of literature and research field that is expected to produce significant data for the purposes of this study.

---

Yth Moderator RINarxiv

Bahwa saya menyatakan:

1) Sebagai penulis artikel berjudul Analisis Kritis Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kota Makassar. Melalui surel ini saya menyatakan bahwa artikel ini berstatus telah dipublikasikan:

Postprint untuk artikel yang telah terbit di Jurnal Ilmiah Kosmopolitan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015 yang belum diunggah daring.

2) bahwa artikel ini bukan merupakan karya original. Seandainya di kemudian hari ditemukan ada unsur plagiarisme (sengaja atau tidak sengaja), maka itu adalah tanggung jawab saya dan tim penulis.

Dede Rohman & Kardina

References

Devas, N. 1989. “Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum”. dalam Nick Devas dkk., Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UI Press: Jakarta.

Djohan, D. 1990. Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal. Bumi Aksara: Jakarta.

Imawan. R., 1991. Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah. Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM: Yogyakarta.

Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Abardin: Bandung.

Kahin, Audrey R. 1990. Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, Grafiti: Jakarta.

Kaho, J. R. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Rajawali Pers: Jakarta.

Mac Andrews, C dan Ichlasul Amal, 2000, Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Mariun. 1969. Azas-Azas Ilmu Pemerintahan. Fisipol UGM: Yogyakarta.

Nurcholis. H. 2005. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev), Grasindo: Jakarta.

Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda : Bandung

Pratikno, 1991, Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah. Laporan Penelitian. Fak. Sospol UGM: Yogyakarta. Riwu, Kaho Josef, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Rosenau, J., dkk. 1976. World Politics: An Introduction, The Free Press: New York Russett, Bruce and Harvey Starr, 1985, World Politics, W.H. Freeman: San Francisco

Sujamto. 1990. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Umar, Husain. 2002. Metode Riset Komunikasi Organisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yin, Robert K., 2006, Studi Kasus (Desain dan Metode), Rajawali Pers: Jakarta.

_______, 2003, Pengenalan Kondisi Asia Pasifik: Identitas Masalah dan Potensi, Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta.

_________. 2004. Undang-undang Otonomi Daerah. Fokus Media: Bandung.

_________, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2006. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Revisi 2006.

Gaffar, A. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Prisma. Tahun XXIV. No. 4. April 1995.

http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=79226. Di akses pada Sabtu, 30 November 2013.

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf. Di akses Minggu, 8 Desember 2013.

Published

2021-11-23

Section

Preprints